Coretax Terus Disempurnakan Melalui PMK 1 Tahun 2026: Mengapa Perusahaan Tidak Bisa Lagi Menganggap Kepatuhan Pajak Sekadar Urusan Administrasi?
Oleh Taxerract Globe Tax Advisory Team
Sejak implementasi Coretax pada tahun 2025, dunia perpajakan Indonesia memasuki fase transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara terpisah kini terintegrasi dalam satu sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, terhubung, dan berbasis data.
Di tengah proses transformasi tersebut, pemerintah kembali menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026, yaitu perubahan keempat atas PMK Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Regulasi ini mulai berlaku pada 22 Januari 2026 dan menjadi bagian dari penyempurnaan berkelanjutan terhadap implementasi Coretax di Indonesia.
Bagi sebagian wajib pajak, perubahan ini mungkin terlihat sebagai penyesuaian regulasi biasa. Namun bagi perusahaan, pesan yang lebih besar sebenarnya adalah bahwa administrasi perpajakan Indonesia sedang bergerak menuju sistem yang semakin digital, terintegrasi, dan transparan.
Coretax Bukan Sekadar Sistem Baru
Banyak perusahaan masih memandang Coretax sebagai pengganti aplikasi perpajakan sebelumnya.
Padahal, Coretax sesungguhnya merupakan perubahan cara kerja administrasi perpajakan secara menyeluruh.
Dalam sistem yang semakin terintegrasi, DJP memiliki kemampuan yang lebih baik untuk:
– menghubungkan berbagai data perpajakan;
– memantau kepatuhan wajib pajak secara real-time;
– melakukan validasi data secara otomatis;
– mengidentifikasi ketidaksesuaian informasi dengan lebih cepat.
Karena itu, tantangan perusahaan saat ini bukan lagi sekadar memahami aturan pajak, tetapi juga memastikan kualitas data yang dilaporkan melalui sistem digital tersebut.
Mengapa PMK 1 Tahun 2026 Diterbitkan?
PMK 1 Tahun 2026 merupakan perubahan keempat atas PMK 81 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Coretax. Pemerintah melakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan berbagai kebutuhan implementasi yang muncul setelah sistem berjalan, termasuk beberapa pengaturan teknis terkait administrasi perpajakan dan transaksi korporasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Coretax masih berada dalam fase pengembangan dan penyempurnaan berkelanjutan.
Bagi wajib pajak, kondisi tersebut sebenarnya wajar. Hampir seluruh negara yang melakukan transformasi digital perpajakan skala besar mengalami proses adaptasi dan penyempurnaan yang berlangsung bertahap.
Era Baru: Data Menjadi Pusat Pengawasan Pajak
Salah satu perubahan terbesar yang dibawa Coretax adalah meningkatnya peran data dalam proses pengawasan.
Di masa lalu, fokus kepatuhan sering kali berada pada:
– apakah SPT sudah dilaporkan;
– apakah pajak sudah dibayar;
– apakah dokumen tersedia ketika diminta.
Saat ini, pertanyaan yang semakin penting adalah:
– apakah data antar-SPT konsisten?
– apakah transaksi sesuai dengan pelaporan?
– apakah informasi perpajakan sejalan dengan laporan keuangan?
– apakah data yang dimiliki DJP mencerminkan hal yang sama dengan data yang dimiliki perusahaan?
Perbedaan kecil yang sebelumnya mungkin tidak terlihat kini berpotensi lebih mudah teridentifikasi melalui sistem yang terintegrasi.
Apa Dampaknya bagi Dunia Usaha?
1. Kesalahan Administrasi Menjadi Lebih Mudah Terdeteksi
Banyak risiko pajak tidak berasal dari perencanaan pajak yang agresif, melainkan dari kesalahan administratif seperti:
– data lawan transaksi yang tidak sesuai;
– kesalahan pengisian identitas;
– ketidaksesuaian masa pajak;
– rekonsiliasi yang tidak dilakukan secara memadai.
Dalam lingkungan digital, kesalahan administratif semacam ini dapat memunculkan konsekuensi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.
2. Tax Governance Menjadi Semakin Penting
Perusahaan tidak lagi cukup hanya mengandalkan proses pelaporan pada akhir bulan atau akhir tahun.
Diperlukan tata kelola pajak yang memastikan bahwa:
✓ Data transaksi akurat.
✓ Dokumentasi tersedia dan mudah ditelusuri.
✓ Rekonsiliasi dilakukan secara berkala.
✓ Divisi keuangan, pajak, dan operasional memiliki pemahaman yang sama terhadap data yang dilaporkan.
3. Kepatuhan Menjadi Proses yang Berkelanjutan
Coretax mendorong perusahaan untuk berpindah dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif.
Alih-alih menunggu surat dari kantor pajak, perusahaan perlu melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan secara berkala sebelum risiko muncul.
Peluang di Balik Transformasi Digital Perpajakan
Meskipun sering dianggap sebagai tantangan, transformasi digital juga membawa manfaat bagi wajib pajak yang siap beradaptasi.
Perusahaan dengan administrasi yang baik berpotensi memperoleh:
- proses layanan yang lebih cepat;
- pengelolaan data yang lebih efisien;
- pengurangan pekerjaan administratif berulang;
- peningkatan kepastian dalam proses kepatuhan.
Dengan kata lain, Coretax bukan hanya instrumen pengawasan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan perusahaan.
Apa yang Sebaiknya Dilakukan Perusahaan Saat Ini?
Di tengah berbagai perubahan regulasi dan sistem, perusahaan sebaiknya mulai melakukan evaluasi terhadap:
Kualitas Data Perpajakan
Pastikan data yang dilaporkan konsisten dengan laporan keuangan dan dokumen pendukung.
Proses Rekonsiliasi Internal
Lakukan rekonsiliasi secara berkala, bukan hanya menjelang pelaporan SPT Tahunan.
Dokumentasi Perpajakan
Pastikan seluruh dokumen pendukung tersimpan dengan baik dan mudah diakses ketika diperlukan.
Tax Health Check
Lakukan peninjauan kepatuhan secara periodik untuk mengidentifikasi potensi risiko sebelum menjadi temuan otoritas pajak.
Kesimpulan
PMK 1 Tahun 2026 bukan hanya tentang perubahan pasal dalam regulasi Coretax. Lebih dari itu, aturan ini menunjukkan bahwa pemerintah terus menyempurnakan fondasi administrasi perpajakan digital Indonesia.
Bagi perusahaan, fokus utama seharusnya tidak hanya memahami perubahan aturan, tetapi juga memastikan bahwa proses, data, dan tata kelola perpajakan telah siap menghadapi lingkungan kepatuhan yang semakin terintegrasi dan berbasis teknologi.
Di era Coretax, kepatuhan pajak tidak lagi sekadar kewajiban administratif. Ia telah menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik.
Taxerract Globe membantu perusahaan melakukan tax health check, tax compliance review, pendampingan implementasi Coretax, serta evaluasi risiko perpajakan agar perusahaan dapat beradaptasi secara efektif terhadap perubahan regulasi dan sistem administrasi perpajakan yang terus berkembang.
