Coretax Terus Disempurnakan Melalui PMK 1 Tahun 2026: Mengapa Perusahaan Tidak Bisa Lagi Menganggap Kepatuhan Pajak Sekadar Urusan Administrasi? Oleh Taxerract Globe Tax Advisory Team Sejak implementasi Coretax pada tahun 2025, dunia perpajakan Indonesia memasuki fase transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara terpisah kini terintegrasi dalam satu sistem administrasi…
Read MorePajak Minimum Global Resmi Berlaku: Apakah Grup Perusahaan Anda Sudah Siap Menghadapi Aturan Baru Ini? Oleh Taxerract Globe Tax Advisory Team Selama bertahun-tahun, banyak negara bersaing menarik investasi dengan menawarkan tarif pajak yang lebih rendah, tax holiday, maupun berbagai insentif fiskal lainnya. Namun kini, lanskap perpajakan internasional sedang mengalami perubahan besar. Melalui kebijakan Global Minimum…
Read MorePMK 28 Tahun 2026: Restitusi PPN Dipercepat Kini Lebih Ketat, Apa Dampaknya bagi Pengusaha? Oleh Taxerract Globe Tax Advisory Team Bagi banyak perusahaan, terutama yang secara rutin mengalami posisi lebih bayar PPN, fasilitas restitusi dipercepat merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga arus kas usaha. Namun, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026…
Read MorePMK 111 Tahun 2025: Era Baru Pengawasan Pajak Dimulai — Apakah Perusahaan Anda Sudah Siap? Oleh Taxerract Globe Tax Advisory Team Selama bertahun-tahun, banyak Wajib Pajak menganggap pengawasan pajak identik dengan pemeriksaan pajak. Padahal, sebelum suatu kasus berkembang menjadi pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlebih dahulu melakukan berbagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan. Mulai tahun…
Read MoreCoretax Akan Tidak Dapat Diakses Selama 5–8 Juni 2026: Apa yang Perlu Dipersiapkan Wajib Pajak dan Perusahaan? Oleh Taxerract Globe Tax Advisory Team Di era administrasi perpajakan yang semakin digital, akses terhadap sistem perpajakan menjadi bagian penting dari aktivitas bisnis sehari-hari. Mulai dari pembuatan faktur pajak, pembayaran pajak, pelaporan SPT, hingga berbagai layanan administrasi lainnya…
Read MorePP 20 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Apa yang Berubah bagi UMKM? Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas ketentuan Pajak Penghasilan yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi ini menjadi salah satu kebijakan perpajakan yang paling diperhatikan oleh pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan penggunaan tarif…
Read MoreDemi Amankan Penerimaan Negara, DJP Dapat Blokir Rekening Penunggak Paja Direktorat Jenderal Pajak kini memiliki wewenang penuh untuk memblokir rekening nasabah yang terbukti menunggak pajak. Tindakan tegas ini dilakukan demi mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan nasional yang sangat vital. Banyak wajib pajak merasa terkejut ketika akses perbankan mereka tiba-tiba dibekukan secara sepihak oleh bank….
Read MoreDirektorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi vital di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lembaga ini bertugas mengumpulkan penerimaan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. DJP Pajak memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahunan. Kontribusi pajak mendominasi pendapatan negara, sehingga kinerjanya sangat menentukan keberlangsungan ekonomi. Masyarakat perlu memahami fungsi DJP…
Read MoreCoretax DJP Dapat Digunakan Wajib Pajak Badan Sistem administrasi perpajakan di Indonesia sedang memasuki babak baru dengan hadirnya sistem teknologi informasi yang sangat canggih dan terintegrasi penuh. Coretax DJP hadir sebagai solusi pengganti untuk menggantikan sistem lama yang dinilai sudah tidak memadai lagi bagi kebutuhan digital saat ini. Pembaruan sistem ini merupakan bagian dari reformasi…
Read More
